 |
| Anggota Komisi V DPRD NTB, TGH Hazmi Hamzar, |
Mataram, Garda Asakota.-
Di masa pandemi Covid-19 ini, masalah ketersediaan oksigen menjadi salah satu problem yang kerap dikeluhkan warga. Berdasarkan hasil pertemuan Komisi V DPRD NTB dengan Dinas Kesehatan (Dikes) NTB menyebutkan bahwa kebutuhan oksigen dua (2) ton per hari untuk penanganan pandemi Covid-19 ini mengalami devisit.
Komisi V DPRD NTB pun sangat berharap agar Pemerintah lebih memperhatikan soal ketersediaan oksigen ini dengan menggandeng pihak ketiga atau pihak swasta yang memproduksi oksigen.
"Pemerintah semestinya menggandeng pihak ketiga atau swasta yang memiliki keahlian memproduksi oksigen dan menempatkannya di sejumlah daerah yang ada di NTB seperti di Bima, Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah dan di Kota Mataram. Ini bisa jadi solusi dalam mengatasi permasalahan kelangkaan oksigen ini," kata anggota Komisi V DPRD NTB, TGH Hazmi Hamzar, kepada wartawan, Kamis 04 Agustus 2021.
Menggandeng pihak swasta yang memiliki sepesifikasi usaha dalam memproduksi oksigen dan menempatkannya disejumlah daerah di NTB menurut TGH Hazmi menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kekurangan oksigen yang terjadi saat sekarang ini. Disamping itu juga, menurutnya, pembagian penempatan wilayah produksi oksigen itu juga akan lebih mempercepat dalam memenuhi kebutuhan oksigen pada suatu wilayah.
"Langkah seperti ini yang belum dilakukan oleh pemerintah sehingga hal inilah yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pemenuhan kebutuhan oksigen terhadap pasien Covid-19," ujar TGH Hazmi.
Pihaknya berkeyakinan ada banyak perusahaan swasta yang memiliki spesifikasi perusahaan dalam memproduksi oksigen ini. Tinggal menurutnya, pihak pemerintah mau tidak mencari dan bernegosiasi dengan pihak perusahaan ini untuk memberikan kontribusinya dalam membantu masyarakat yang tengah berada dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini.
"Soal anggarannya kan bisa dibicarakan antara pemerintah dengan pihak swasta tersebut. Apalagi Rumah Sakit memiliki anggaran tersendiri untuk membiayai aspek ini. Kalau masih dianggap berat, kan bisa saja nanti diupayakan sharing anggaran dengan pihak Pemerintah Kabupaten dan atau Kota. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah harus bisa bergerak cepat dan bergerak tepat sebagaimana cepatnya gerakan virus Covid-19 ini," pungkasnya. (GA. Im*)
