 |
| Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda SH MH. |
Mataram, Garda Asakota.-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB, meminta pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait bergerak cepat (Gercep) mengatasi kelangkaan minyak goreng kemasan sejak pekan lalu.
Apalagi menjelang bulan suci Ramadhan, kebutuhan masyarakat akan minyak goreng sebagai salah satu bahan pokok utama untuk memenuhi kebutuhan pangan cukup tinggi .
"Dinas terkait kan bisa meminta ke pusat untuk memenuhi kuota minyak goreng kemasan subsidi agar kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi,” ujar Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda pada wartawan, Jumat (11/3), lalu.
Politisi Golkar itu, mendesak Pemprov NTB, untuk memberikan sanksi jika ada produsen dan distributor minyak goreng kemasan yang kedapatan melakukan penimbunan minyak goreng sehingga menyebabkan kelangkaan dan harganya melambung tinggi.
"Dinas terkait harus rutin melakukan operasi pasar, apalagi sudah ada beberapa gudang di sejumlah wilayah di NTB yang ditemukan dijadikan sebagai tempat menimbun minyak goreng kemasan oleh oknum distributor," jelas Isvie.
Menurut dia, Pemprov setempat harus juga melakukan koordinasi dengan pemda kabupaten/kota di NTB, melalui Dinas Perdagangan untuk mengambil langkah, di antaranya dengan melaksanakan operasi pasar.
“Kita minta Dinas Perdagangan kembali menggelar Operasi Pasar, untuk melihat secara langsung kebutuhan minyak goreng sehingga kelangkaan bisa teratasi,” kata Isvie.
Operasi Pasar merupakan salah satu upaya yang dilakukan agar tidak terjadi lonjakan harga minyak goreng yang tinggi di tengah kelangkaan.
Pasalnya masalah kelangkaan minyak goreng yang terjadi saat ini, juga bisa berdampak pada peningkatan inflasi di provinsi NTB kedepannya.
"Akan tetapi jangan hanya terfokus pada minyak goreng saja. Karena menjelang puasa kebutuhan lain juga akan meningkat. Ini harus menjadi perhatian dan fokus semua agar tidak terjadi penimbunan," papar Isvie.
Ia mengaku, masalah kelangkaan minyak goreng ini harus menjadi salah satu prioritas utama yang perlu diperhatikan.
Sebab, pemerintah sudah membuat standar harga tertinggi eceran minyak goreng dan pedagang seharusnya tidak boleh menjual lebih tinggi dari standar yang ditetapkan.
“Memang untuk saat ini antara kebutuhan dan pasokan belum berimbang. Belum lagi nanti ada yang memborong segala. Makanya, kita minta Pak Gubernur juga fokus bagaimana mencari solusi atas kelengkapan minyak goreng ini,” desaknya.
Sementara itu Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah, saat menggelar diskusi dengan para distributor minyak goreng dan assosiasi pengusaha ritel Indonesia (Aprindo) pada Selasa 08 Maret lalu, menegaskan soal kelangkaan minyak goreng tidak hanya terjadi di wilayah NTB. Akan tetapi sudah menjadi persoalan di hampir seluruh daerah di Indonesia.
Menurutnya, Pemerintah sedang menyiapkan sejumlah langkah untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng ini, salah satunya adalah menambah alokasi dan kuota minyak goreng. Setiap bulan dibutuhkan 1,7 juta hingga 2 juta liter untuk kebutuhan konsumsi masyarakat.
"Jangan sampai UMKM kita yang mengandalkan minyak goreng sebagai bahan baku pokok, berhenti berproduksi," cetusnya.
Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Drs H Fahturrahman, M.Si., juga menyatakan bahwa kebutuhan pokok minyak goreng ini akan segera diatasi.
"Apalagi menjelang perhelatan MotoGP harus segera diatasi agar tidak mencuat. Para UMKM maupun industri-industri kuliner yang berpartisipasi mensukseskan event MotoGP membutuhkan pasokan demi terjaminnya kebutuhan saat pelaksanaan event tersebut," kata Fathurrahman.
Berdasarakan data yang dimilikinya, kebutuhan minyak goreng untuk NTB sekitar 1,7 juta liter sampai 2,2 juta liter per bulan. Antara 50 ribu liter-60 ribu liter per hari.
Dari paparan beberapa distributor di NTB, khususnya di Pulau Lombok, saat ini para distributor hanya mampu menyediakan sekitar 1.500 liter per hari.
"Pasokan minyak goreng dari produsen ke distributor belum tersedia secara kontinu. Kadang dalam sehari atau dua hari langsung di dropping ke retail dan pasar, sehingga hari berikutnya sudah tidak ada," ujarnya.
Pihaknya mengaku terus melakukan koordinasi dengan Kemendag, Satgas dan para distributor untuk mencari solusi dan menyelesaikan permasalahan minyak goreng.
"Termasuk untuk mengikuti ketetapan HET minyak goreng sebesar Rp14 ribu per liter. Namun saat ini, harga yang beredar di pasar tembus hingga angka Rp18 ribu sampai Rp25 ribu per liter," pungkasnya. (**)
