 |
| Ketua Komisi II DPRD NTB Bidang Perekonomian, Lalu Satriawandi. |
Mataram, Garda Asakota.-
Ketua Komisi II DPRD Provinsi NTB Bidang Perekonomian, Lalu Satriawandi, mempertanyakan sekaligus mengkritisi sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB yang hingga kini belum kunjung merealisasikan salah satu visi-misinya untuk membangun industrialisasi pabrik pakan ternak yang juga akan menyerap produksi jagung petani NTB.
Selain mempertanyakan dan mengkritisi pembangunan industrialisasi pabrik pakan. Ia juga menyarankan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar lebih innovatif lagi untuk menampung produksi jagung NTB yang saat ini tengah melimpah agar bisa mempunyai nilai jual yang tinggi untuk dipasarkan ke daerah lain atau ke Luar Negeri.
"Selain OPD itu harus innvoatif lagi dalam menampung produksi jagung petani itu. Kami juga mendorong Pemprov agar segera melakukan pembangunan pabrik industri pakan ternak sesuai dengan visi-misinya selama ini sehingga selain sebagai alat untuk mengantisipasi tingginya harga pakan bagi para peternak. Itu nanti juga akan bisa menyerap produksi jagung yang dihasilkan oleh para petani kita," cetus pria yang baru beberapa bulan ini menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD NTB Bidang Perekonomian kepada sejumlah wartawan, Rabu 17 Mei 2022.
Pria yang juga merupakan Sekertaris DPD I Partai Golkar Provinsi NTB ini mengkritisi sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB yang hingga saat sekarang belum kunjung merealisasikan pembangunan industrialisasi pakan ternak yang menjadi visi-misinya selama ini.
"Salah satu visi dan misi Zul-Rohmi (Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, red.) adalah membangun industrialisasi pakan. Sampai dengan hari ini, hal itu menjadi salah satu isu yang menjadi pertanyaan kami. Sudah sampai sejauh manakah industrialisasi pembangunan pabrik pakan ini?," ujarnya dengan nada tanya.
Lalu Satriawandi mengaku belum mengetahui sampai sejauh mana arah industrialisasi yang digaungkan Zul-Rohmi.
"Industrialisasi ini arahnya dari mana?, dari hulu ke hilir ataukah dari hilir ke hulu?. Inikan kami pertanyakan kemarin. Artinya kalau dimulai dari hulu, kita memulai industrialisasi ini berarti bahan-bahannya harus ready semua dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini. OPD ini harus betul-betul meningkatkan kinerjanya terhadap ketersediaan stok bahan kalau industrialisasi itu terbangun seperti pabrik pakan itu. Mulai dari bahan jagungnya harus ready, kemudian bahan-bahan lainnya juga harus ready. Sementara dari lintas OPD ini juga harus menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan (Supporting System). Dareah kita memiliki potensi yang dibutuhkan untuk itu. Tapi kalau kita semua harus menyiapkan semua bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membangun industrialisasi pabrik itu dari import, maka hal itu tentu akan menjadi problem tersendiri lagi," ungkapnya.
Mengingat produksi jagung NTB saat sekarang ini tengah melimpah, Lalu Satriawandi, menyarankan pihak Pemprov NTB khususnya OPD terkait seperti Dinas Perdagangan dan lainnya agar dapat menaruh perhatian yang lebih besar dalam memasarkan produksi jagung petani baik pemasaran dalam negeri maupun pemasaran ke luar Negeri.
"Akan tetapi pemasaran tersebut harus dilakukan dengan lebih banyak membangun koordinasi lintas OPD agar semuanya dapat berjalan dengan baik," sambungnya.
Sementara itu Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah, sebagaimana dilansir dari halaman facebooknya, Senin 16 Mei 2022, mengaku tengah membangun kordinasi dan komunikasi dengan perusahaan pakan yang berada di wilayah Jawa dan Sumatera. Hal ini dilakukannya setelah adanya komitmen dari PT Seger Agro Nusantara untuk melakukan ekspor jagung NTB ke Philipina.
"Alhamdulillah, malam ini kita bisa tersambung langsung melalui zoom dengan pabrik-pabrik pakan di Jakarta dan di Jawa. Di Jakarta dan di Jawa serta Sumatera, harga jagung masih cukup tinggi yakni berkisar sekitar Rp5.500-5.800 rupiah per kilogramnya," tulis Gubernur NTB.
Hanya saja yang menjadi permasalahannya, menurut Bang Zul, transportasi ke Jawa dan ke Jakarta untuk membawa jagung tersebut perlu menjadi perhatian, atau para perusahaan pabrik pakan tersebut akan datang membeli langsung ke NTB dengan harga yang lebih baik dari yang sekarang ini.
Gubernur sudah meminta Assisten Ekonomi Pemprov NTB untuk segera melakukan koordinasi dengan Pemda Kabupaten dan Kota di NTB untuk mengatasi masalah transportasi, prosedur serta harga jika para perusahaan tersebut datang membeli jagung ke NTB. (GA.Im/Ese*)
