Mataram, Garda Asakota.-
Anggota DPRD NTB, Adhar, meminta Gubernur dapat segera mengumpulkan
para kepala daerah untuk membahas khusus terkait dengan anjloknya harga gabah
dan melesatnya harga pupuk Urea bersubsidi di Pulau Sumbawa, khususnya di Bima
dan Kabupaten Dompu.
“Pertemuan para kepala daerah tersebut bisa jadi akan lahir
suatu kebijakan-kebijakan yang dapat melahirkan solusi bagi kesulitan para
petani,” ujar anggota Dewan dari Partai Berkarya Daerah Pemilihan (Dapil) VI
(Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima) kepada wartawan, Senin 19
September 2022.
Untuk diketahui harga gabah sekarang anjlok dari harga penetapan
pemerintah (HPP) sebesar Rp4.300 perkilo turun menjadi Rp3.000.-, sementara
harga pupuk urea subsidi per hari ini Rp250 ribu per zak atau isi 50 kilogram. Padahal
harga pupuk subsidi ini biasanya dipatok dengan harga Rp112.500 per zak isi 50
kg.
“Dengan naiknya harga pupuk subsidi dan anjloknya harga gabah
ini, pemerintah semestinya harus bergerak cepat melakukan intervensinya baik
dengan melakukan pengawasan di lapangan maupun dengan melakukan intervensi dengan
kebijakan-kebijakan yang jelas,” tegasnya.
Anggota Dewan Pengganti Antar Waktu (2019-2024) yang
baru-baru ini dilantik meminta agar Kepala Daerah dapat melakukan intervensi
terkait dengan anjloknya harga gabah dan terjadinya kelangkaan pupuk subsidi.
“Semestinya Kepala Daerah harus melakukan intervensi untuk
mengatasi terjadinya kelangkaan pupuk dan anjloknya harga gabah ini melalui
kebijakan-kebijakan yang jelas,” tegasnya lagi.
Intervensi kebijakan salah satunya bisa dilakukan dengan mendatangi
Pemerintah Pusat untuk mencarikan solusi terkait dengan anjloknya harga gabah
dan terjadinya kelangkaan pupuk subsidi ini.
“Hal itu harus segera dilakukan. Apalagi sekarang para
petani kita berteriak dengan melonjaknya harga pupuk subsidi dan anjloknya harga
gabah,” kata pria yang bergabung dengan Fraksi PAN ini.
Pemerintah diminta tidak bersikap pesimis dan pasrah saja tanpa
melakukan suatu upaya dan gebrakan untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi masyarakat.
“Kalau hanya berharap intervensi Tuhan tanpa ada ikhtiar
yang dilakukan. Maka itu jelas salah dan tidak benar,” lugasnya. (GA. Im*)