.jpg)
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Wirajaya.
Mataram, Garda Asakota.-
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Wirajaya, terus mendorong PT Jamkrida
NTB Bersaing agar dapat segera melakukan konversi menjadi PT Jamkrida Syariah.
“Konversi ini harus segera dilakukan. Mestinya konversi ini
dapat segera dilakukan seiring dengan telah dikonversikannya PT Bank NTB
menjadi Syariah sejak empat tahun lalu agar PT Jamkrida dapat menjadi mitra penjamin
keuangan di PT Bank NTB Syariah,” kata Anggota DPRD NTB yang merupakan wakil
dari Daerah Pemilihan (Dapil) Lombok Tengah ini kepada wartawan media ini, Jum’at
02 Desember 2022.
Akibat dari keterlambatan proses konversi yang dilakukan
oleh PT Jamkrida menjadi Syariah, menurut Wirajaya, ada sejumlah peluang pasar
yang tidak bisa digarap oleh PT Jamkrida.
“Salah satunya adalah peluang menjadi mitra penjamin keuangan
di PT Bank NTB Syariah. Sebab syarat untuk menjadi mitra penjamin kredit di PT
Bank NTB Syariah itu, PT Jamkrida harus melakukan konversi dulu menjadi Syariah,”
ujar politisi Partai Gerindra ini.
Akibat keterlambatan konversi itu, kata Wirajaya, berdampak
pada timbulnya loss market selama empat tahun tersebut.
“Padahal potensinya cukup besar bagi PT Jamkrida selaku
perusahaan daerah. Oleh karenanya, kami mendorong agar PT Jamkrida ini dapat
segera melakukan konversi menjadi syariah sehingga bisa menjadi penjamin
keuangan di Bank NTB Syariah,” tegasnya.
Selain mendorong percepatan konversi PT Jamkrida NTB
Bersaing menjadi Syariah, Lalu Wirajaya juga mendorong agar Pemerintah Provinsi
NTB dapat segera melakukan inventarisasi potensi pendapatan asli daerah (PAD)
di Gili Trawangan.
“Meski saya melihat keseriusan terhadap hal itu sudah ada,
akan tetapi kami berharap ada akselerasi yang fokus dan serius kearah hal itu,”
harapnya.
Pihaknya mengapresiasi terbentuknya Unit Pelaksana Teknis
Daerah (UPTD) Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air (Gili Tramena), hanya saja
pihaknya berharap agar dengan terbentuknya UPTD Gili Tramena ini kinerja dalam menghimpun
PAD itu dapat lebih fokus dan serius.
“Ketika kinerjanya baik, fokus dan serius, maka angka peningkatan
pendapatan sebesar Rp254 Milyar itu sangat masuk akal bahkan bisa lebih dari
itu,” cetusnya.
Akan tetapi, lanjutnya, sistem yang harus dibangun harus jelas. Selain itu, sumber daya manusianya juga harus sesuai dan mumpuni
.
“Begjtu pun sarana dan prasarananya juga harus memadai seperti kantor UPT nya harus representatif. Apabila semua aspek itu terpenuni, insha Alloh target peningkatan PAD itu dapat tercapai,” pungkasnya. (GA. Im*)
