.jpg) |
| Foto bersama peserta Bimtek dan Uji Kompetensi Konstruksi di aula SMAN 4 Kota Bima beberapa waktu lalu. |
Kota Bima, Garda Asakota.-
Di gandeng Dinas PUPR dalam kegiatan Bimtek dan Uji Kompetensi Konstruksi belum lama ini, Pengurus Gabungan Pengusaha Konstruksi (Gapensi) Kota Bima tampaknya mulai tersenyum lebar.
Gapensi merasa inilah jawaban Pemkot Bima atas teriakan kencang yang selama ini disuarakan Gapensi kepada Pemerintah Kota Bima di bawah kendali Walikota HM. Lutfi, SE, agar potensi Gapensi dapat diberdayakan dalam setiap gerak pembangunan.
Khususnya, pelibatan dalam setiap kegiatan pembagunan konstruksi selama empat tahun selalu tidak membuahkan hasil baik di datangi secara langsung ke Pendopo Walikota ataupun ke kantor, namun sia sia malah orang nomor 1 di Kota Bima memberikan mandat kepada Sekda untuk mengurusnya. Padahal jelas pemangku kebijakan tunggal Pemkot adalah Walikota.
Beberapa kali pernyataan ini di sampaikan oleh Pengurus Gapensi Kota Bima baik ketua maupun pengurus lainnya. "Sekda kan bukan penentu kebijakan tapi Walikota," ujar Sekertaris Gapensi Kota Bima, A. Haris, ST.
Diakuinya dalam setiap kesempatan pihaknya secara langsung menyampaikan pada Walikota agar Gapensi diberdayakan.
"Bahkan menantang kalau soal konstruksi boleh di adu dengan kontraktor luar yang dipakai pemerintah," imbuhnya didampingi Ketua Gapensi Kota Bima, Ir. Rusdin.
Belakangan ini, sambung Angga, Gapensi yakin Pemkot mulai membuka ruang ruang untuk Gapensi seiring dengan adanya kegiatan Bimtek dan Uji Kompetensi Konstruksi yang melibatkan Gapensi Kota Bima.
"Yang mana dalam pelatihan kemarin pesertanya akan mendapatkan SKK (Sertifikat Keterampilan Kerja), salah satu syarat perusahaan untuk bisa mendapatkan SBUJK (Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi) dengan mengundang pihak PUPR, Bappeda dan Biro AP yang ada di Bima," ungkapnya.
Menurutnya, selama ini tenaga kerja perusahaan untuk mendapatkan SKK harus ke luar daerah. Mengingat TUK (Tempat Uji Kompetensi) paling dekat itu ada di propinsi, namun dengan adanya kegiatan ini Gapensi Kota Bima bersama pemerintah daerah lewat PUPR bisa menghadirkan Gatensi (Gabungan Tenaga Teknik Nasional Indonesia) Propinsi.
"Dan sekarang yang tengah kami perjuangkan bersama Ketua Gapensi Kota Bima adalah bagaimana ekonomi di Bima bisa jalan dengan meminta agar kami dilibatkan dalam bagian penyusun anggaran daerah untuk benar benar memperhatikan harga satuan," aku Angga.
Dia juga mengingatkan bahwa yang terpenting jangan memaksakan uang yang tidak cukup untuk melaksanakan suatu bangunan karena imbasnya nanti pada kualitas pekerjaan yang tidak memenuhi standar dan yang utama ekonomi akan berjalan mundur.
Pihaknya juga meminta untuk biaya konsultan perencana dan pengawasan agar mengikuti standar yang ada karena para konsultan perencana dan pengawasan yang diamatinya selama ini tidak berani merekrut tenaga kerja mengingat minimnya biaya perencanaan dan pengawasan. (GA. 003*)
