Aksi Penolakan TPAS di Woha Terus Berlanjut

Bima, Garda Asakota.-

Puluhan massa demonstran yang ter­gabung dalam Persatuan Aliansi Woha Tolak TPAS (Tempat Pemrosesan Akhir TPA Sampah), menggelar  aksi demostrasi di depan kantor Camat Woha. Massa me­nolak kehadiran TPAS yang direncanakan akan dibangun di Desa Waduwani. Aksi yang sudah berlangsung kesekian kalinya ini, berakhir dengan pelemparan batu antara Demostran, Pol. PP, dan sejumlah preman.

Dalam aksi yang dihelat 22 September lalu, sejumlah preman dan Pol. PP, yang ingin menghalangi aksi para pendemo malah terlibat saling lempar batu.

Peristiwa ini mengakibatkan satu dari ratusan demons­tran terkena lemparan batu. Pantauan langsung Garda Asakota, dalam aksinya, massa yang tergabung dalam wadah Persatuan Aliansi Woha Tolak TPAS, sempat membakar ban bekas di depan pintu kantor Camat Woha sebagai simbol keke­cewaan terhadap Camat Woha, Drs.  Dahlan, yang tidak pernah menanggapi tuntutan massa aksi. Bahkan para demons­tran juga membawa keranda mayat sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap Camat.

Dalam orasinya para demostran  me­nuntut Pemerintah Kabupaten Bima untuk segera memindahkan TPAS dari Kecamatan Woha. “Kami menolak hadirnya TPA di Kecamatan Woha karena bertentangan dengan Perda RT/RW Ibukota Kabupaten Bima, makanya kami meminta kepada pemerintah agar uang rakyat sebanyak Rp8,3 milyar untuk dibangun TPA segera dikembalikan kepada Negara,” teriak demonstran. Dikatakannya bahwa, secara gegrafis Kecamatan Woha merupakan wilayah sentral bagi Kabupaten Bima, dan itu sudah mencuat isu yang berkembang bahwa Woha akan dijadikan Ibukota Kabupaten Bima. “Apa mungkin jika Ibu­kota Kabupaten dijadikan tempat pem­buangan sampah? Itu peraturan yang tidak logis, kalau pak Camat menyetujui keda­tangan TPA jangan bodohi masyarakat dengan janji manis pekerjaan atau akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Apa mungkin petani yang banyak hasilnya menjadi pemulung?. Jangan hanya memi­kirkan keuntungannya, tapi pikirkan dam­pak negativenya, sampah bisa jadi penyakit bukan jadi keuntungan,” cetus massa.

Sementara itu, salah satu tokoh Pemuda setempat, Firdaus SH, menilai kehadiran TPAS sebagai bentuk rekayasa sosial yang akan berdampak pada bergesernya nilai-nilai budaya dan tatanan sosial masyarakat. “Misalnya dari kultur masyarakat petani menjadi masyarakat pemulung.

Dan di sisi lain Woha akan menjadi sarang penyakit yang akan mempersempit kehidupan generasi, dan yang lebih parahnya lagi pemerintah sudah melanggar aturan yang mereka buat sendiri hanya untuk proyek yang tidak jelas dan bukan kebutuhan pokok pembangunan bagi masyarakat Woha,” ucapnya.

Berdasarkan informasi Garda Asakota, sampai saat ini, tuntutan penolakan TPAS oleh para demonstran sejauh ini belum ada tindak-lanjutnya. Bahkan upaya mereka untuk beraudensi dengan Bupati Bima di Woha pun belum dan kabar yang jelas. Sesuai pengakuan Camat Woha, Bupati Bima baru akan mau beraudensi bila diadakan di kantor Daerah. (GA. 234*)