Komisi II DPR RI Respon Positif Usulan Pembentukan PPS

Awal November Dijadwalkan Kunker di NTB

Mataram, Garda Asakota.-

Ekspektasi masyarakat Pulau Sumbawa untuk memiliki Provinsi tersendiri sebagai wujud dari upaya percepatan pembangunan di daerah, selangkah lagi bakal tercapai. Ini terlihat dari adanya rencana pihak Komisi II DPR RI yang juga membidangi masalah pemekaran wilayah untuk melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke NTB pada sekitar awal November mendatang yakni tanggal 1, 2 dan 3 November 2011.

“Alhamdulillah, sudah ada respon dari pihak Komisi II DPR RI terhadap usulan pemekaran wilayah untuk membentuk calon Provinsi Pulau Sumbawa dengan meng­agendakan Kunker ke NTB dan langsung menuju ke daerah calon ibukota Provinsi yakni di Kabupaten Sumbawa. Nah kalau tidak ada halangan jadwal Komisi II DPR RI itu yakni sekitar tanggal 1, 2 dan 3 November 2011,” jelas Ketua KP3S Jakarta, dr. Sanusi, kepada wartawan media ini, Selasa (27/9), via handphone.

Agenda Kunker itu sendiri, selain akan didampingi oleh beberapa mitra kerja Komisi II seperti Kemendagri, BPN, KeMenpan dan RB, Kemensesneg, KPU, Bawaslu dan lain lain, tentu akan melibatkan Pemerintah Daerah di NTB seperti Gubernur NTB dan para Kepala Daerah dan para Ketua DPRD di Pulau Sumbawa, KP3S Jakarta dan Mataram, sebagai sebuah bentuk tindak lanjut dari usulan pem­bentukan calon Provinsi Pulau Sumbawa oleh pihak Komisi II DPR RI. Pihak Komisi II DPR RI tentu akan melihat secara langsung secara keseluruhan menyangkut tingkat kelayakan Sumbawa Besar itu menjadi calon Ibukota Provinsi. Termasuk melihat secara langsung keadaan sepuluh (10) gedung yang akan diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Besar untuk dijadikan gedung atau bangunan kantor calon Provinsi Pulau Sumbawa. “Termasuk Kantor Gubernur dan kantor calon DPRD Provinsi,” ungkapnya.

Sepuluh gedung itu antara lain adalah Wisma Daerah yang kemungkinan akan dijadikan calon kantor Gubernurnya, selain itu kantor DPRD KS, Dinas Peternakan. “Dan memang itu tertuang sebagai data prasarana yang akan diserahkan untuk calon Provinsi Pulau Sumbawa. Jadi merupakan data resmi yang dikeluarkan oleh Peme­rintah Kabupaten Sumbawa,” ujarnya lagi.

KP3S Jakarta sangat optimis Provinsi Pulau Sum­bawa ini dapat terbentuk melalui Prolegnas. “Dan akan maksimal diper­juangkan masuk agenda pembahasan Prolegnas pada tahun ini,” ujarnya.

Menurutnya, paska keluarnya SK Gubernur NTB Nomor 137/2011 tertanggal 18 Juli yakni SK Persetujuan Pembentukan Calon Provinsi Pulau Sumbawa sebagai pemekaran dari Provinsi NTB. Beberapa hari setelah keluarnya SK Gubernur NTB tersebut, kemudian oleh KP3S, SK itu dibawa ke Komisi II DPR RI Jakarta untuk dibawa keagenda sidang pembahasan komisi Dewan yang memang secara khusus membahas tentang pemekaran daerah.

“Dan hasilnya adalah adanya respon positif dari pihak Komisi II DPR RI ini dengan mengagendakan Kunker ke NTB sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Yah, kita do’akan saja semoga apa yang kita cita-citakan ini dapat berjalan dengan mulus,” tandasnya. (GA. 211*)