 |
| Puluhan massa aksi dari Gerakan Mahasiswa Dompu (GMD) Mataram dan Gerakan Rakyat Menggugat Nusa Tenggara Barat (Geram NTB) menggelar aksi solidaritas untuk kemanusiaan di depan Mapolda NTB, pada Kamis (6/1) siang di Mataram. |
Mataram, Garda Asakota.-
Puluhan massa aksi dari Gerakan Mahasiswa Dompu (GMD) Mataram dan Gerakan Rakyat Menggugat Nusa Tenggara Barat (Geram NTB) menggelar aksi solidaritas untuk kemanusiaan di depan Mapolda NTB, pada Kamis (6/1) siang di Mataram.
Korlap aksi dari Geram NTB mendesak Kapolda NTB untuk segera mencopot AKP Adhar dari Kasat Reskrim Polres Dompu karena dinilai tidak profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai Kasat. Begitu pun dengan Kapolres Dompu.
"Kami mendesak Kapolda NTB untuk segera mencopot saudara AKP Adhar sebagai Kasat Reskrim serta Kapolres Dompu, kami menilai kedua Pati Polres tersebut tidak profesional dalam menjalankan tugasnya," tegas Ruslan saat menyampaikan orasi depan Mapolda NTB.
Dijelaskannya, penahanan yang dilakukan oleh Kasat Reskrim Polres Dompu terhadap tersangka ibu rumah tangga berinisial SAM menciderai rasa kemanusiaan. Sebab katanya, tersangka memiliki bayi berumur tiga bulan dipisahkan dengan paksa.
"Sementara bayi itu sangat membutuhkan ASI dan dekapan dari ibunya yang sedang ditahan di sel tahanan Mapolsek Dompu," beber Ruslan.
Sementara terlapor, Putra Uma Keho atas dugaan penghinaan terhadap AKP Adhar sebagai Kasat Reskrim Polres Dompu menegaskan, akan mengawal laporannya di Propam Polda NTB baru-baru ini hinggga tuntas.
"Apa yang saya sampaikan di salah satu media online adalah dugaan, bukan menuduh apalagi memvonis saudara Kasat Reskrim yang ditengarai memeras tersangka SAM untuk jaminan penangguhan penahanan, bukankah hukum kita menganut asas praduga tak bersalah, jika iya kenapa merasa tersinggung. Kalau tidak benar dugaan itu ya silahkan bantah. Jangan karena anda punya kuasa lalu seenaknya melaporkan kami," tegas aktivis Dompu ini.
Hal yang sama juga disampaikan Korlap aksi dari GMD, Hamidun. Hamidun meminta dengan tegas untuk mencopot Kapolres dan Kasat Reskrim Dompu. Karena banyaknya dugaan kasus yang tidak mampu ditangani oleh mereka di wilayah hukumnya.
Menurutnya, perlu keseriusan dari aparat kepolisian polres dompu mengenai tindakan Krimnalitas yang terjadi di kabupaten, ini menjadi PR besar bagi Kapolres Dompu, Kasat Reskrim dan seluruh Kapolsek hingga Babinkantibmas yang berada di wilayah Polres Dompu.
"Dengan meningkatnya kasus kriminalitas pemanahan misterius di tahun 2021 maka kami dari Gerakan Mahasiswa Dompu (GMD) menduga keras ada indikasi pembiaraan yang dilakukan oleh Polres Dompu," jelas Hamidun seperti pernyataan sikapnya.
Midun menambahkan, dugaan tibdakan kriminalitas pemanahan misterius pun terus terjadi di Kabupaten Dompu sehingga membuat masyarakat dihatui rasa ketakutan, masyarakat sangat resah serta mengancam stabilitas daerah.
Kapolres Dompu desaknya, harus bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas daerah, melidungi, mengayomi, melayani rakyat sesuai dengan tugas pokok Polri.
"Oleh karena, GMD mendesak Kapolda melakukan evaluasi kinerja Kapolres dan jajaran Kapolsek di Kabupaten Dompu. Mendesak Kapolda untuk mencopot Kapolres Dompu dan Kasat Reskrim Dompu," desaknya.
Sementara Kasat Reskrim Polres Dompu dikonfirmasi via pesan singkat oleh salah seorang wartawan hingga berita ini dipublish belum memberikan tanggapan atas sejumlah tuntutan massa aksi di depan Mapolda NTB tersebut. Hanya saja permintaan tanggapan tersebut hanya dibaca saja. (**)
